Kebijakan Pramono Anung dan Rano Karno Dapat Meningkatkan Produktivitas 

Sepindonesia.com | JAKARTA – Tim transisi Pramono Anung dan Rano Karno Karni tengah menggodok kebijakan empat hari kerja dalam seminggu. Tentu kebijakan ini menjadi topik hangat warga Jakarta.

Kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan dampak buruk polusi udara selama musim kemarau.

Meski begitu, sistem empat hari kerja tidak akan diterapkan secara terus-menerus atau tetap. Sistem empat hari kerja akan dijalankan secara situasional sesuai kondisi Jakarta. “Pengurangan hari kerja, empat hari kerja. Empat hari kerja ini yang sedang digagas (Pramono),” ujar Nirwono.

Baca Juga :

Warga Desa Sidorukun Ditangkap Mencuri Sawit Di PT.Indo Spadan Jaya 

Dilaporkan ke Polisi Karena Diduga Aniaya Wartawan, Ini Kata Penasehat Hukum Terlapor

Tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, menyebut Pram-Rano siap memulai tugas mereka setelah dilantik pada 6 Februari 2025.

Ketua tim transisi Pramono-Rano Ima Mahdiah mengatakan persiapan Pramono-Rano dalam menjalankan roda pemerintahan telah mencapai 70 persen.

“Sudah siap. Jadi, ketika beliau dilantik 6 Februari, beliau sudah siap kerja. Sudah 70 persen,” kata Ima di Balai Kota Jakarta.Ima menjelaskan, selama dua pekan terakhir, tim transisi telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Saat ini, proses finalisasi telah dilakukan, termasuk melibatkan 70 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan program kerja 100 hari dapat berjalan dengan baik.

“Insyaallah minggu depan sudah fix dan sudah mulai kita cross-check ke lapangan, jadi benar-benar tim transisi akan melihat sampai dengan praktiknya dan nanti tanggal 3 kami akan menghadap Pak Gub dan Bapak Wagub untuk mempresentasikan kurang lebih selama 25 hari kita kerja,” ungkapnya.

Selain itu, tim transisi juga bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membahas efisiensi anggaran daerah.’Tim transisi juga tengah melakukan penyelarasan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Selain itu, janji-janji kampanye Pram-Rano akan diintegrasikan ke dalam program prioritas tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak yang telah direncanakan untuk 2025.

“Yang pasti, janji-janji kampanye Mas Pramono-Bang Doel (Rano Karno) yang memang harus kita masukkan, tetapi tidak menggeser hal-hal yang memang sudah urgen, yang sudah direncanakan di tahun 2025 ini,” imbuhnya.(Supriyadi)