Penyerahan BLTD Desa Kampung Padang Tidak Tepat Sasaran

Sepindonesia.com | LABUHANBATU – Pemberian  Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan tidak sesuai dengan mekanisme baik dalam melakukan pendataan masyarakat yang mana yang layak menerima dan yang tidak menerima.

Dana BLTD ini seharusnya diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah dimasa pandemi Covid-19.

Dari 10 dusun yang ada.di Desa Kampung Padang,  1 dusun yang sengaja dibentuk tim  oleh pemerintah desa untuk melakukan survey bagi penduduk nya yang benar – benar layak  untuk menerima bantuan  oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa.

Baca Juga :

Korban Pupuk  NPK Lang Mas  Melapor Ke Polres Labuhanbatu

427 Orang Terima SK P3K Guru Formasi Tahun 2021 Dari Bupati Karo

Temuan BPK 539 Juta, Bendahara Disdik Tanjabtim Diperiksa Inspektorat

Dusun tersebut di anggap Dusun yang tidak  pantas di data sehingga tim yang diketuai oleh BPD Desa Kampung Padang  Tindaon tidak mau melakukan pendataan warga sementara dan Kepala Dusun sudah menyerahkan segala urusan terhadap tim tersebut.

Tim melaksanakan   wewenangnya tanpa memandang peraturan pemerintah dalam hal kelayakan penerima bantuan langsung tunai dana desa yang seharusnya di peruntukkan bagi warga miskin malah penerima bukan warga miskin.

Temuan ini juga telah di sampaikan oleh Kepala Dusun kepada Pj. Kepala Desa Kampung Padang  Jarno dan  pendamping desa Kampung Padang  Habibie.

Hal ini disampaikan agar dapat   agar melakukan perbaikan data namun sampai pada tahap kedua penyerahan  BLT Desa tetap berlanjut dan menganggap usulan Kepala Dusun Pardomuan Nauli itu tidak digubris.

Menurut Kepala Dusun Pardomuan Nauli Manalu bahwa kegiatan dalan pelaksanaan penggunaan bantuan apapun di desa tidak pernah sesuai dengan peraturan pemerintah Desa dan pemerintah pusat, malah berbuat sesuka hatinya, ada yang membuat persentase menurut jumlah penduduk namun disaat Kepala Dusun Pardomuan Nauli meminta penyataan tertulis persentase tersebut tetap mengatakan usulan dari PMD namun siapa PMD tersebut yang berani membuat aturan di atas peraturan presiden RI terhadap penerima bantuan dampak Covid-19 atau orang orang yang tidak mampu.

Menurut Kadus Manalu BPD dari Dusun Aek Nauli dan juga Eben Hutasoit harus memperbaiki penerima bantuan tersebut ke tahap ke 3 agar kelakuan nepotisme di tubuh BPD desa Kampung Padang  juga sebagian Kepala Dusun tidak terpelihara supaya pemerintahan desa kampung padang bersih dari korupsi dan hal yang menyalahi aturan pemerintah tegas kadus Pardomuan Nauli.(MM/Red)