Arief Hidayat: Hukum Punya Kelemahan, aturan etika harus dipedomani

Foto, Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Arief Hidayat

Sepindonesia.com | JAKARTA  –  Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Arief Hidayat mengingatkan semua pihak bahwa hukum punya kelemahan.

Atas hal itu ia tegaskan Rule of Ethics atau aturan etika harus dipedomani.

Adapun hal itu diungkapkan Arief saat membuka dialog nasional bertajuk Etika Bernegara Pancasila di kantor DPP GMNI Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

“Seolah-olah sekarang ini kalau orang sudah mematuhi hukum, tidak melanggar hukum itu sudah selesai. Padahal dibalik itu ada Rule of ethics. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur yang harus selalu kita pedomani,” kata Arief dalam pidatonya..Ia melanjutkan hukum dan Undang-Undang dibuat atas kristalisasi pergulatan kepentingan politik.

Sehingga tidak ada hukum dan Undang-Undang yang ideal.

“Dibalik itu kita harus menggunakan rule of ethics. Karena hukum pasti ada kelemahannya. Di negara-negara lain hukum yang ada kelemahan itu selalu diupayakan dikembalikan kepada moral dan etika yang lebih tinggi sekadar hukum positif,” terangnya..Kemudian diungkapkannya sekarang ini ada kecenderungan dikampanyekan kehidupan non religius di negara Eropa. Yang tingkat ateisme tinggi malah kehidupannya lebih tertib tidak ada korupsi dan sebagainya.

“Di negara Indonesia atau negara-negara yang sangat religius malah penuh dengan kepalsuan, pelanggaran, pemerkosaan terhadap HAM bahkan KKN merajalela,” terangnya.Ia berpandangan hal itu sangat mengkhawatirkan.

“Oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga tata kelola NKRI sebaik-baiknya,” tandasnya.
Sementara itu pengamat kebinekaan Sukidi menilai di saat Indonesia berada dalam kegelapan.Menurutnya bangsa ini perlu kembali kepada pemikiran pendiri bangsa.

“Bagaimana Bung Karno menyatakan Pancasila sebagai bintang penuntun dalam bersikap berbangsa bernegara. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari etika bernegara,” jelas doktor Harvard University itu dalam sesi diskusi.

Sukidi memaparkan akar-akar kejahatan bangsa ini harus segera diputus. Seperti korupsi dan upaya kekuasaan mengurangi peran supremasi sipil. Sebab, demokrasi harus berdasarkan pada rule of law. Romo Franz Magnis Suseno menambahkan Indonesia sejak reformasi terus mengalami pembusukan dari dalam dalam. Pengaruh oligarki lebih kuat dibandingkan menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.

“Para politisi tidak lagi melayani rakyat, tapi mencari kesempatan memperkaya diri,” ujar Prof. Franz Magnis.

Situasi DPR dinilainya lebih banyak dikuasai dinasti dan partai-partai tidak lagi berorientasi ideologis. Mengingat anggota DPR dikuasai orang kaya dan tidak ada kekuatan oposisi untuk mengimbangi.

“Oleh karena itu, Indonesia harus mengembalikan institusi kekuasaan berdasarkan demokrasi yang bersumber dari Pancasila,” tandasnya.

PA GMNI
Franz Magnis Suseno
Pakar kebinekaan, Sukidi, mengungkap bahwa Indonesia sedang terjerumus pada ethics scandal atau skandal etika. Skandal etika itu ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotime (KKN) yang semakin menggurita.”Karena KKN telah menjadi bagian dari penyelenggaraan kehidupan bernegara kita,” kata Sukidi saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 22 Maret 2025.

Menurut Sukidi, korban dari KKN tak lain adalah masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan pelakunya merupakan mereka yang berdasi. Ia mengatakan, KKN yang dipraktikkan harus diakui sebagai fakta yang brutal. “Ini adalah skandal etika yang akhirnya kita tolerir, karena telah menjadi satu habit,” kata Sukidi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lemhanas 2016-2022 Letjen (Purn) Agus Widjojo menyampaikan pertanyaan terkait siap tidaknya masyarakat menerima tatanan yang terjadi pada bangsa ini sebagai new normal atau normalitas baru. “Megnapa saya pertanyakan ini? Karena dalam kenyataan sehari-hari seolah-olah tidak ada yang berdaya, semua tidak berdaya,” ujar Agus.

Jika masyarakat menerima, kondisi saat ini dinilainya tidak akan sesuai dengan semangat dan amanat para pendiri bangsa dalam Pancasila. Sementara, jika tidak, semua harus dikembalikan lagi kepada tatanan yang sesuai dengan konstitusi.

Adapun guru besar emeritus STF Driyarkara Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa Pancasila merupakan sesuatu hal luar biasa yang dimiliki Indonesia. Pasalnya, Pancasila berhasil menyatukan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dari sisi etnisitas maupun agama.

“Pancasila berhasil melakukan sesuatu yang dalam banyak negara di dunia tidak berhasil, yaitu memecahkan masalah identitas dan negara majemuk,” terang Romo Magnis.(Supriyadi)