Terkait Polemik Stadiun Multi Years Jamhuri Ajak DPRD Gandeng Satgas Mafia Pertanahan

Sepindonesia.com |  JAMBI – Ketua LSM sembilan Jambi Jamhuri mengatakan kepada Awak media Terkait polemik stadiun multi years kami mengajak DPRD Provinsi Jambi untuk menggandeng Satgas Mafia Pertanahan untuk mengungkap proses hibah dan alasan hak atas tanah objek perencanaan pembangunan dimaksud, Rabu.(20/4/2022).

Lanjut Jamhuri sangat lucu kalau ada pernyataan yang terindikasi mengkebiri hak dan kewenangan legislative dalam mewujudkan keinginan dan kepentingan yang dipaksakan.

Jamhuri sampaikan Status lahan dimaksud berulangkali di hibahkan pertama pada tahun 1985 dihibahkan dari Pemda Batanghari kepada Yayasan Pendidikan Batanghari ataupun Universitas Batanghari dan telah melakukan pendaftaran tanah dengan melakukan pendataan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agraria waktu itu, dan pada tahapan proses perwujudan perencanaan janji politik gubernur kembali di hibahkan oleh Pemda Muaro Jambi Kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dengan melampirkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Daerah Muaro Jambi. sebut Jamhuri.

Baca Juga :

Polsek Kualuh Hulu Cek TKP Orang Gantung Diri

Abang Becak Bersama Eko Pranata Berbagi Takjil, Masyarakat Terharu

Polresta Barelang  Amankan  31,552 Kg Sabu 

Secara yuridis patut diduga telah terjadi penerbitan Sertifikat ganda, hal ini yang perlu diungkap secara transparan dan sejelas – jelasnya oleh pihak berkompeten yaitu Satgas Mafia Pertanahan, dengan meminta penjelasan Panitia A di BPN yang menerima tugas untuk bertanggungjawab atas terbitnya SHM dimaksud.

Sambung Jamhuri Pihak BPN Provinsi maupun Kabupaten Muaro Jambi wajib harus memberikan penjelasan sejauh mana proses pendaftaran tanah tersebut telah sesuai dan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ujar nya

Hal ini perlu dilakukan agar uang negara yang akan dipergunakan dalam pembangunan stadiun dimaksud tidak mubazir dan/atau sia – sia belaka, apalagi sampai memasuki ranah hukum Tindak Pidana Korupsi. Pungkas Jamhuri.(Afrizal/Red)