Rakor dan Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran COVID-19 Se – Sumut

Sepindonesia.com | MEDAN – Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M bersama Kajari Tebing Tinggi Adi Sundoro, Kapolres Tebing Tinggi AKBP. Agus Sugiyarso yang di wakilkan Kompol Adji Makno mengikuti acara Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut di Hotel Grand Aston City Hall Medan, Senin (27/9/2021).

Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan narasumber Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Sementara yang menjadi peserta antara lain Kepala Daerah se-Sumut bersama unsur Forkopimda.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut usai terhantam pandemi Covid-19.

Dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencapai 57,02% atau sekitar Rp7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72% usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian 18 Agustus 2021 lalu.

Baca Juga :

Bea Cukai Batam Terima Kunjungan Team Media Sepindonesia.com Perwakilan Kepri

Bupati dan Wabup Labura Hadiri Rakor Tentang Penanganan Covid-19 Se-Sumut

Percepatan serapan anggaran juga diikuti pemerintah daerah lainnya seperti Kabupaten Langkat 56,48%, Serdang Bedagai 55,76 dan Tapanuli Tengah 55,63%. Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai 48,92%.

“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran, tetapi tepat dan benar. Disini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” ujar Gubsu.

Pada saat diskusi, Edy Rahmayadi menjelaskan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA). “Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” terang Edy Rahmayadi.

Gubsu juga mengingatkan selain APBD, realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7% atau sekitar 87,2 miliar.

“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Gubernur Sumut.

Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Panca.

Sementara itu, Kejati Sumut IBN Wiswantanu mengatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.

“Saat ini kita tidak ada lagi yang level 4, tetapi itu jangan membuat kita lengah karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran covid-19,” tambahnya.

Rakor ini dihadiri secara fisik oleh Kepala Daerah se-Sumut bersama dengan unsur Forkopimda. Selain itu juga hadir secara virtual Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing kabupaten/kota dan juga lembaga pemerintah terkait lainnya.(AM/Red)