Pemerintah Melakukan Larangan Mudik Lebaran Untuk Mencegah Penyebaran Covid – 19

Sepindonesia.com |  MEDAN  – Pemerintah melakukan larangan mudik Lebaran di tahun 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Langkah ini diambil karena sebagian besar negara di dunia memasuki penyebaran Covid-19 gelombang ketiga yang cukup mengkhawatirkan.

Idulfitri tahun lalu kenaikan angka penyabaran Covid-19 mencapai 68-93%, libur Hari Kemerdekaan naik 58-119%, libur bulan Oktober naik 37-95%, Natal dan Tahun Baru naik 37-78% dan Paskah naik 1,87%. Pemerintah tidak ingin hal ini terulang kembali, terlebih saat ini Covid-19 di beberapa negara masuk ke fase yang mengkhawatirkan.

Gelombang ketiga penyebaran Covid-19 bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga pemerintah memberikan perhatikan khusus penanganan terutama untuk mudik lebaran. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berkerja sama dengan Forkopimda mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi kegiatan mudik masyarakat seperti pendirian Posko di daerah-daerah perbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumatera Barat dan edukasi kepada masyarakat.

Baca Juga : Plt.Kadis Porabudpar Labuhanbatu Tutup Usia, Media Sepindonesia.com Berduka

“Ada tujuh spot yang berbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumbar, ini akan kita jaga ketat. Tetapi, hal terpenting dalam pencegahan gelombang ketiga Covid-19 ini adalah kesadaran masyarakat, kita bisa sekat sana-sini, tetapi kalau masayarakat tidak sadar pentingnya ini dilakukan, kita akan kesulitan,” kata Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (28/4), usai Rakor secara virtual dengan Presiden RI dan Kepala Daerah se-Indonesia.

Selain itu, pemerintah bersama Forkopimda juga mengantisipasi terjadinya kerumunan di tempat-tempat wisata, mall dan lainnya selama Lebaran. Menurut Edy Rahmayadi, larangan mudik di tahun ini bisa membuat masyarakat memilih untuk ke tempat-tempat wisata atau tempat belanja dan lainnya.

“Di saat seperti ini sedikit saja grafik penyebaran Covid-19 kita naik, kami harus segera mengevaluasi dan mengambil langkah tertentu. Kita sangat waspada belajar dari negara-negara lain yang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Karena itu, segala bentuk kerumunan dan pelanggaran prokes akan kita tindak,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai ke arah yang positif. Karena itu, menurutnya periode ini menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021.

“Prediksi ADB (Asian Development Bank) tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 4,5 sampai 5,5%. Kita harus bisa mencapai itu dan kuartal kedua ini menjadi penentu pencapain tersebut. Bila kita gagal di periode ini karena meningkatnya penyebaran Covid-19 setelah Ramadan, perkembangan ekonomoi kita juga akan tertunda. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata Joko Widodo.

Turut hadir langsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, antara lain Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu. Sementara itu bersama Presiden RI di Istana Negara Jakarta hadir Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(AM/Red)