Kebun Sawit Stanpas di Tanah Negara Tetap Dipanen Pengelola

Foto : Plang Larangan Kegiatan Dalam Lahan Hutan Negara Dan Plang Lahan Dalam Penyitaan Kejatisu.

Sepindonesia.com | LANGKAT – Perkebunan kelapa sawit seluas 97,45 hektar di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut (SM.KG LTL), tepatnya di Desa Tapak Kuda , Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tetap dipanen dan diusahai pihak pengelola hingga saat ini Rabu (4/6/2025) sejak ditetapkannya lahan tersebut Stanpas/disita 14 Oktober 2022 oleh Pengadilan Negeri Medan (PN Medan)

Pantauan sepindonesia.cpm di lahan yang disita negara di Desa Tapak Kuda itu, Rabu (4/6/2025), terpantau aktipitas pemanenan tandan buah segar (TBS) berjalan mulus. Lahan sitaan Kejatisu itu berdampingan dengan Desa Suka Maju, Pematang Cengal, dan Desa Pantai Cermin. Padahal, lahan kebun sawit tersebut banyak terpasang plank dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang bertuliskan ‘Tanah Ini Dalam Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara’ berdasarkan keputusan nomor 39 Sit/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MDN tanggal 14 Oktober 2022.

Seiring telah disitanya lahan tersebut, Kejatisu saat ini sedang menggulirkan persidangan di Pengadilan Tipikor Medan sejak Januari 2025 hingga kini dalam kasus alih pungsi lahan dimaksud terhadap pengelola kebun sawit seluas 97,45 hektar di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut (SM.KG LTL), tepatnya di Desa Tapak Kuda , Kecamatan Tanjung Pura, sebagai terdakwa. Yakni, Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng (Nomor Perkara: 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn) Seorang pengusaha yang diduga menjadi otak dari penguasaan dan konversi lahan lindung menjadi perkebunan komersial. Kemudia terdakwa lainnya atas nama Imran SPd Kepala Desa Tapak Kuda (Nomor Perkara: 139/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn)

Baca Juga :

Fakta Mengejutkan: Ratu Narkoba Siantar Ternyata DJ Lokal 

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Bekasi, Motif Tersinggung Perkataan Korban

Kepala Desa Tapak Kuda, Imran SPd ketika dikonfirmasi di rumahnya di Desa Tapak Kuda, Rabu (4/6/2022), ianya menjelaskan, bahwa ianya tidak tau menau masalah keterlibatannya dengan alih fungsi lahan hutan KSDA menjadi kebun sawit.

“Masalah saya jadi terdakwa, saya juga bingung, masalah si Akuang beli tanah dari Sitanggang, saya juga belum jadi Kepala Desa. Jual lahan oleh Sitanggang kepada Akuang dengan alas hak sertifikat itu tahun 2000-2005, dan kala itu saya masih bersekolah di SMA, belum jadi Kades,” kata Imran.

Dijelaskan Imran, saat menjadi Kades tahun 2013, saudara Alexander Halim alias Akuang hanya meminta membuatkan Resi kependudukan menjadi warga Tapak Kuda.

“Apakah resi kependudukan dan belum menjadi KTP itu, saya bisa dijadikan terdakwa dengan kasus alih fungsi lahan,” jelas Imran.

Ditemui terpisah, Muhammad Ramlan, selaku Tokoh Masyarakat dan mantan Kepala Desa meminta, lahan yang disita itu secepatnya dikembalikan fungsinya, dihutankan kembali dan dikembalikan ke negara.

“Minta kepada Pengadilan Tipikor Medan agar memutuskan perkara Akuang dan Imran SPd, dan segera melakukan penahanan badan. Karena saya tau persis tentang lahan yang dikuasai Akuang,” pintanya.

Andre Wanda Ginting selaku Kasipenkum Kejatisu saat dihubungi melalui pesan WhatsApp nya, Rabu, Andre Wanda Ginting menuliskan, tentang lahan yang disita masih berpekara. “Perkara berproses di Pengadilan Tipikor Tedan. Terkait tanah status sita pengadilan oleh Hakim. Belum ada putusan. Kita tunggu bersama sama putusan oleh Hakim di Pengadilan. Segalanya kewenangan majelis hakim saat ini,” tulisnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDS) Stabat, Boby, menuliskan, pihaknya telah meminta penghentian pengelolaan terhadap tahan yang disita.

“Sudah kita minta hentikan dan diawasi, tapi sepertinya masih dilakukan saat tidak terawasi,” tulis Boby melalui pesan WhatsApp nya, Rabu sore. (SR)