Jangan Bodohi Rakyat, Earmark Dan Non Earmark DD Kabupaten Langkat Tahap I Sudah Realisasi Rp 78 M

Kantor Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat Di Jalan KH.Wahid Jasyim No.3 Stabat (Foto : sepindonesis.com/ A16)

Sepindonesia.com | LANGKAT – Gonjang Ganjing Dana Desa (DD) Kabupaten Langkat Tahun 2025, dan adanya dugaan bayar Fee untuk pencairan DD sebesar Rp 1 juta, telah menjadi perhatian LSM Roda Transparansi Sumatera Utara. Menyikapi hal ini, Ketua Roda Transparansi A. Elafsin Kamis (1/5/2025) di Stabat Langkat mengungkapkan, berdasarkan anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya atau Earmark tahap I ternyata DD Pemerintah Kabupaten Langkat sudah realisasi sebesar Rp Rp 56.701.522.200 atau  Rp 56M.
Sedangkan biaya yang belum ditentukan penggunaannya atau Non Earmark sebesar Rp 22.260.845.800 atau Rp 22 M.
Jadi, total realisasikan Aermark dan Non Earmark sebesar Rp 78.962.368.000 atau Rp 78 M, sudah 32,93%.

Ditambahkan, “Terkait DD ini, dia meminta agar Pemerintah Kabupaten Langkat tidak membodohi rakyat, berikan yang menjadi haknya rakyat pada waktunya, jangan bodohi masyarat. Pemerintah Langkat harus bertanggungjawab, kenapa ada Desa belum menerima haknya hingga April 2025,” ujarnya.

Baca Juga :

Pekerja di Batu Bara Hendaknya Memiliki Jaminan Hari Tua

Dugaan Dosen Bunuh Suami, Korban Pasien DOA

Menyikapi kisruh DD Kabupaten Langkat yang sempat viral itu, Roda Transparansi juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dapat bertindak cepat memanggil dan memeriksa para pihak terkait adanya dugaan pungli dalam pencairan DD di Kabupaten Langkat.
“Kejaksaan Negeri Langkat, diminta sigap dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di wilayah hukumnya. Jangan hanya menunggu ada laporan dari masyarakat. Tindakan cepat APH itu bukan semata untuk menangkap, akan tetapi memanggil dan memeriksa aparat yang terindikasi melakukan pelanggaran dan sudah banyak diberitakan media, itu bisa dibuat dasar pemeriksaan,” imbuhnya.
Dikonfirmasi per telepon (1/5), Kepala Desa Sulkam Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Gembira Sembiring, Ia mengakui DD untuk  desa nya belum cair, gaji perangkat desa Sulkam Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat juga belum cair. Namun, dia mengaku ada keterlambatan dalam mengajukan berkas.

“Kami ada keterlambatan pengajuan berkas untuk pencairan ADD dan DD tahun anggaran 2025. Sekitar seminggu sebelum  hari raya idul fitri 1446, Pemerintah Desa Sulkam Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat memberikan berkas pencairan ADD dan DD tahun anggaran 2025,” kata Kepala Desa Sulkam.
Ditambahkan, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin juga belum disalurkan dikarenakan DD tahun anggaran 2025 belum cair (SR)