RI Dr Hinca Panjaitan Gelar Kunjungan Kerja Reses ke Polres Tanah Karo

Foto, Polres Tanah Karo menerima kunjungan kerja reses dari Anggota Komisi III DPR RI Dr Hinca IP Panjaitan XIII, SH MH ACCS

Sepindonesia.com  | KARO – Polres Tanah Karo menerima kunjungan kerja reses dari Anggota Komisi III DPR RI Dr Hinca IP Panjaitan XIII, SH MH ACCS pada Rabu pagi (9/4), sekitar pukul 09.30 WIB di Aula Purpur Sage, Mapolres Tanah Karo.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto SH SIK MM MTr Opsla, didampingi Wakapolres Kompol Zulham SH S Kom MH MM, beserta Pejabat Utama (PJU), para perwira, serta penyidik dari Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Tanah Karo. Turut hadir pula anggota DPRD Kabupaten Karo dari Fraksi Demokrat, Enda Mia Kaban, Lenny Furi Chifeles, Raja Mahesa Tarigan dan Mansur Ginting.

Kapolres Tanah Karo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Dr Hinca Panjaitan dan menyampaikan harapannya agar kunjungan ini dapat memberikan arahan dan bimbingan terkait pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum.

“Diharapkan melalui kunjungan ini, kami dapat menerima masukan dan arahan strategis yang berguna dalam meningkatkan profesionalisme Polri, khususnya dalam menghadapi dinamika hukum dan pelayanan publik yang semakin kompleks,” ujar Kapolres.

Baca Juga :

Bukan Rakyat yang Harus Memahami UU-KIP, Birokrat dan Komisi Informasi Jangan Gagal Nalar

Oknum Berbaju Loreng Diduga Terlibat Pada Judi Sabung Ayam dan Cingkoko di Tanjung Pinang Timur

Dalam kesempatan tersebut, Dr Hinca Panjaitan memberikan arahan dan bimbingan kepada jajaran Polres Tanah Karo. Ia membuka ruang diskusi untuk mendengar secara langsung masukan dari para penyidik dan anggota kepolisian terkait penerapan KUHAP yang lama, guna menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang;Undang KUHAP yang baru.

Kegiatan yang berlangsung hingga .jam 11.00 WIB ini berjalan dengan aman dan lancar. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Komisi III DPR RI dalam menyerap aspirasi dan masukan dari aparat penegak hukum di daerah, khususnya berkaitan dengan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. (Bapur)