Desak Presiden Prabowo Berantas Mafia Gas LPG 3 Kg, APKLI: 60% Subsidi Bocor Bukan Di Pengecer

Sepindonesia.com | JAKARTA –  Subsidi LPG 3 Kg sudah 18 tahun sejak 2007 diatur dalam Perpres RI 104/2007, dimana anggaran subsidi tahun 2025 sebesar Rp 87,5 trilyun untuk 8,17 juta metrik ton. Pemerintah menilai tidak tepat sasaran dan tidak tepat harga. Bahkan tersinyalir bocor hingga 60%. Asosiasi PKL Indonesia memastikan kebocoran subsidi LPG 3 kg bukan di pengecer, melainkan dirantai pasok hulu, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta menambahkan, pengecer itu maksimal hanya mampu 10-15 tabung gas LPG 3 kg. Tidak mungkin mengoplos jadi LPG 5,5 kg dan 12 kg, menimbun atau menjual ke industri. Kenapa? Disamping modalnya cupet atau sangat terbatas, juga tidak punya alat dan skill mengoplos, tidak punya fasilitas tempat dan kendaraan (mobil). Jadi Clear and clean kebocoran subsidi ini berada di rantai pasok hulu, bisa dari pertamina ke SPBE, bisa di agen, bisa di pangkalan. Sekali lagi, yang pasti bukan di pengecer. Demikian pula “kelangkaan dan melangbungnya harga LPG 3 kg” semua akibat ulah para mafia gas LPG 3 kg yang sudah menggurita selama 18 tahun.

Asosiasi PKL Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah untuk subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tepat harga. Juga 375 ribu pengecer dijadikan sub pangkalan sehingga resmi sebagai bagian rantai pasok gas LPG 3 kg asal tidak dipersulit dan diskemakan KUR atau non KUR bagi pengecer yang butuhkan tambahan modal. Mengingat subsidi LPG 3 kg ini menyangkut puluhan juta rakyat miskin dan pelaku PKL usaha mikro, kami mendesak Presiden Prabowo segera berantas tuntas dan tindak tegas para mafia gas LPG 3 kg. Kami juga meminta Presiden Prabowo segera merevisi Perpres 104/2007 guna pertegas kriteria penerima subsidi, rumah tangga miskin, usaha mikro (bukan usaha kecil dan menengah), petani dan nelayan sasaran. Lebih dari itu, pemerintah juga harus segera memvalidasi data 63 juta yang ada di MAP Pertamina, kenapa? Karena ini jadi sumber dari berbagai masalah subsidi LPG 3 kg, pungkas Pembantu Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Jatim 2010-2012. (Supriyadi)