APKLI Dukung Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Menjelang Pemilu 2024 di Jateng

Sepindonesia.com | JATENG – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kab. Grobogan Jateng dan juga dikenal sebagai Ketua APMISO Adi Sucipto atau juga dikenal Yanto Bakso mengatakan, dirinya akan mendukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berpihak pada rakyat kecil.

“Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami support (dukung-red) sepenuhnya,” kata Adi Sucipto, Sabtu (25/11).

Adi Sucipto menyadari, adanya kebijakan Pemerintah dalam pengenaan 0,3 persen dalam transaksi menggunakan QRIS merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya konsumen pelaku UMKM. Namun, pemerintah harus betul-betul memerhatikan bagaimana proses pelaksanaannya, agar rakyat bisa mendapatkan manfaatnya.

Pemilik usaha menyatakan bahwa QRIS sangat bermanfaat bagi mereka, karena mereka merasa nyaman dan aman serta efisien waktu, karena mereka tidak lagi sibuk untuk mengembalikan kembalian yang terkadang harus menukar uang ke merchant lain, belum lagi resiko uang palsu.

“Hasil dagangan yang tidak seberapa harus menanggung rugi, jika kita kedapatan uang palsu dari pembeli, kami juga minta pengurangan dan perlakuan khusus untuk transaksi di bawah 100.000,-,” ujar pemilik usaha Yanto Bakso tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan pedagang mikro yang menyediakan pembayaran QRIS dikenakan biaya sebesar 0,3 persen. Kebijakan biaya yang dikenakan untuk transaksi Rp. 100.000 keatas, dengan demikian, transaksi dibawah 100.000 dikenakan MDR nol persen atau gratis.

Lebih lanjut, APKLI berharap sosialisasi penggunaan QRIS agar di sosialisasikan lebih gencar mengingat potensi ekonomi yang berbasis digital belum menyebar ke tingkat pedesaan, sehingga perlu kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan di Kab. Grobogan khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya.

Adi pun menyampaikan, selalu bekerjasama dengan Pemda setempat dan stakeholder terkait didalam memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah naungannya. Sebagai organisasi yang besar, APKLI tidak memihak kepada ketiga kontestan yang sedang bertarung pada Pilpres 2024. Namun berharap siapa pun yang menjadi presiden harus memperhatikan rakyat kecil. (ril/azis)