KOMPAK Indonesia Desak Kejari Kediri Usut Dugaan Skandal Bansos Desa Watugede

Sepindonesia.com |  KEDIRI – Ironis, bantuan sosial yang semestinya menjadi penyelamat bagi warga kurang mampu untuk sementara waktu, justru memicu keresahan masyarakat. Hal demikian terjadi di Dusun Karanganyar, Desa Watugede, Kecamatan Puncu – Kabupaten Kediri yang diduga menjadi ajang politisasi oknum aparat.

Investigasi tim media didapat informasi carut marut pendataan hingga modus penerimaan bantuan sosial diwarnai keganjilan.

Hal ini diungkapkan salah seorang sumber terpercaya, “Ada warga kurang mampu penerima BLT atas nama Agus Purnomo RT. 04/RW. 01 Dusun Karanganyar yang secara tiba-tiba dihentikan tanpa kejelasan dan dialihkan sepihak oleh oknum perangkat kepada warga Suparno penerima pengganti padahal menurut warga setempat, Suparno mempunyai sawah dan sapi. “Saat mengetahui bantuan itu dialihkan ke orang lain, yang bersangkutan shock hampir pingsan (Agus-red) karena terlanjur mengharapkan bantuan itu untuk membayar keperluan sekolah anaknya,” ucap sumber itu.

Ada yang lebih unik lagi, kendati tinggal di rumah yang megah dan berpagar istimewa justru mendapat bantuan Program Keluarga Harapan.

Salah seorang perangkat desa yang cukup terpercaya kepada media ini membenarkan kejadian ini, “Saya sendiri heran mengapa justru yang diusulkan menerima bansos berbeda dengan nama yang diusulkan, lalu siapa yang mengganti secara diam-diam?

Rumor yang beredar hal tersebut dikait-kaitkan dengan pencalonan kepala desa, bahwasanya yang mendapat bansos adalah mereka direkrut menjadi kader tertentu dan ada warga yang baru pindah ke Desa Watugede justru mendapat BLT atau bansos lainnya, padahal masih banyak warga miskin yang lama belum terakomodir.

Menurut Informasi dari mantan BPD, data penerima BLT maupun bansos lainnya banyak tidak sesuai dengan yang diusulkan. “Hanya data itu mesti dibuka secara transparan, masyarakat disini intinya kecewa dengan penerimaan bantuan sosial, karena menurut kami banyak tidak tepat sasaran,” ungkapnya. “Mohon data jangan disembunyikan, diduga banyak yang tidak update,” tegas mantan BPD itu.

Menanggapi dugaan tidak tepatnya sasaran penerima Bansos (PKH, BNPT, BLT, Bedah Rumah dan lainnya, Gabriel Goa Ketua KOMPAK Indonesia meminta Kejaksaan Negeri Kediri serius mengusut tuntas skandal ini. “Saya mendukung langkah kejaksaan untuk segera memproses dugaan penyelewengan dana desa dan lainnya. Kejaksaan harus bergerak cepat, memeriksa semua mereka yang terlibat dan membantu penyelewengan ini,” tegasnya.

“Sebagai contoh bantuan PKH harus tepat sasaran, jangan membuang garam di lautan. Itu harus ditindak tegas. Jangan sampai ini menjadi kepentingan politik oknum tertentu, dan bukan untuk kepentingan publik yang tidak berhak. Ini tugas dari penggiat anti korupsi dan juga pers untuk mendukung kejaksaan membongkar jaringan yang sering memperuntukkan yang tidak sesuai.

Bukan hanya dana PKH, namun dana lainnya termasuk dana Covid-19 yang bisa jadi disalahgunakan. Ini harus dibongkar tuntas. Harus dilawan,” tandas Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia.
Dikatakan, tidak dibenarkan merampok hak-hak EKOSOB untuk kepentingan kekuasaan, ini harus dibongkar.

Untuk diketahui, pada pemberitaan sebelumnya Kepala Desa Watugede Joko Winarno kepada media mengatakan, bahwa pembagian bantuan sosial di wilayahnya tidak ada pro dan kontra dan semua sudah sesuai. (TIM)