184.000 KPM Menerima BLT Minyak Goreng Di Jambi

Sepindonesia.com |  JAMBI – Saat ditemui Kepala dinas sosdukcapil Provinsi Jambi Arif munandar, di panti Jompo kelurahan Pall V Kota Jambi Rabu.(13/4/2022). menyampaikan bahwa tingginya harga minyak goreng, pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT).

Hal ini dilakukan untuk meringankan beban kalangan mayarakat yang kurang mampu mencukupi kebutuhan minyak, kata Arif.

Lanjut Arif, untuk memastikan BLT tersebut tepat sasaran, pemerintah memberlakukan syarat dan ketentuan masyarakat yang berhak menerima BLT.

Baca Juga :

Polsek Gunung Kijang Dan Forkopimcam Monitoring Stok Bahan Pokok 

Lahan Usaha Tani Korban Erupsi Gunung Sinabung  Tak Kunjung Selesai

Pemkab Labuhanbatu Segera Tentukan SSH

Pemerintah juga telah mendata para penerima BLT minyak goreng tersebut, yakni 20,5 juta untuk keluarga penerima BPNT dan PKH, kemudian sebanyak 2,5 juta untuk para PKL.

Disampaikan Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, Arief Munandar, untuk Provinsi Jambi sendiri jumlah para penerima BLT minyak goreng ini yakni sebanyak 184.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pasti sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Yang mendapat bantuan ini sebenarnya adalah orang atau masyarakat yang masuk dalam DTKS, lalu diluar itu ya tidak bisa dapat,” terang Arief, kepada Awak Media.

“Arif, nyatakan disalurkan ini melalui Kantor Pos, Insyaallah sekarang sudah mulai disalurkan. Mungkin kalo dilihat sekarang kantor Pos sudah rame untuk mengambil BLT ini karena mengingat di Provinsi Jambi ini ada 184.000 KPM yang mendapat BLT minyak goreng ini,” imbuhnya.

Lanjut Arief, untuk mengatasi adanya penerima yang tidak tepat sasaran misalnya orang yang hari ini kaya besoknya tiba-tiba miskin, orang yang sudah pindah tempat tinggal, orang yang sudah meninggal tapi datanya masih terdaftar, ini datanya harus diperbaharui
Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan, jadi kita berharap pemerintah Kabupaten/kota menganggarkan dan melaksanakan kegiatan verifikasi dan Validasi data masyarakat yang termasuk dalam data terpadu terbaru,” tutup Arief. (Afrizal/Red)